Psi Tolak Peraturan Daerah Syariah Wasekjen Mui: Bukti Beliau Tolak Agama

Sumber gambar politiktoday.com

"Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Alkitab atau Perda Syariah," tegas Grace di Tangerang, Minggu, 11 November 2018.

Alasannya, Peraturan Daerah religi bertendensi menimbulkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Sehingga hal tersebut tak didukung.

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Tengku Zulkarnain menanggapi perilaku Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak Perda Agama. Menurutnya, ha itu mengambarkan PSI anti agama.

“Itu mengambarkan PSI itu anti agama. Selama ini hanya PKI dan pengikut-pengikutnya saja yang anti dengan agama,” menyerupai yang dikutip dari kiblat.net.

Kalau Perda agama ditolak, kata dia, maka hari raya Nyepi di Bali akan hilang maknanya. Karena ada 15% orang di sana bukan beragama Hindu dan mereka akan menyalakan api dan naik kendaraan bebas di hari raya itu.

“Airport di Bali akan dibuka di hari Raya Nyepi itu. Padahal semua warga negara adem-ayem saja dengan Peraturan Daerah di Bali itu selama ini,” tuturnya.

:

Heboh Pernyataan PSI, Ini 6 Fakta Tersembunyi Dari Grace Natalie, Ketua Umum PSI

Apalagi, lanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia yaitu negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. “Oleh alasannya yaitu itu, tidak ada celah bagi PSI untuk menjalankan kesesatan berpikirnya itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie menyebutkan bawa PSI akan menolak Perda Agama bila lolos di parlemen. Ia mengklaim bahwa penolakan tersebut untuk menghilangkan diskriminasi

"Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Alkitab atau Perda Syariah," tegas Grace di Tangerang, Minggu, 11 November 2018.

Alasannya, Peraturan Daerah religi bertendensi menimbulkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Sehingga hal tersebut tak didukung.

Namun, ini tidak termasuk pada kawasan khusus. Salah satunya Aceh yang menerapkan Peraturan Daerah syariah. Penolakan Peraturan Daerah religi dialamatkan pada hukum yang akan dibentuk.

"Beda bila kita bicara kawasan khusus, kita enggak bicara soal kawasan khusus," kata Grace.