Pns Yogyakarta Banyak Yang Idap Hiv/Aids Sampai Ratusan Orang

Sumber gambar harianbernas.com

Setidaknya ada 108 PNS yang mengidap HIV/AIDS, data yang terhitung dari per September,2018.

Menerut sekertaris kawasan banyaknya PNS yang mengidap HIV/AIDS ini mungkin sebab perjalanan dinas keluar kota.

Menjadi keprihatinan bagi sekertaris kawasan DIY Gatot Saptadi yang mengetahui ada ratusan PNS yang mengidap HIV/AIDS.

Berdasarkan data Dinkes DIY sampai September 2018, jumlah penderita sebanyak 6.183 terdiri atas 4.610 HIV dan 1.573 AIDS. Kota Jogja terdiri atas 1.133 HIV dan 263 AIDS, Bantul 1.023 HIV dan 326 AIDS, Sleman 1.089 HIV dan 367 AIDS, Gunungkidul 325 HIV dan 220 AIDS, Kulonprogo 257 HIV dan 25 penderita AIDS serta warga dari luar DIY yang tinggal di DIY 636 HIV dan 286 AIDS.

“Data ini per September, masih ada sisa waktu di 2018 (yang belum dimasukkan datanya),” jelas Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie dalam seminar Hari AIDS di Kepatihan yang dikutip dari islampos.com.

Pihaknya akan berupaya meminimalisir jumlah pengidap dengan beberapa aktivitas biar sanggup mengurangi peluang PNS terkena HIV/AIDS.

:

Data itu memang menurut temuan, bukan PNS sendiri yang melapor telah terkena HIV/AIDS. Jumlah PNS mengidap HIV/AIDS di DIY, lanjutnya, tergolong rendah dibandingkan Papua dan DKI Jakarta.

“Tadi kami sempat ngobrol sambil guyon sama Bu Tutie (Kabiro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan) sama Bu Kepala Dinas (Kesehatan DIY) ya, perjalanan dinas barang kali, peluangnya (terkena) keluar dari Jogja, keluar dari rumah, tetapi itu masukan bagi kami,” kata Gatot di sela-sela seminar itu.

Pembinaan keagamaan bagi PNS menjadi salah satu upaya mengatasi masalah ini. Gatot meyakini kalau berpegang pada agama dengan baik maka segala sikap jelek sanggup dihindari. Karena ada pedoman yang harus dilakukan dengan mengarah pada hal positif.

“Sebenarnya tidak hanya ini (kasus HIV/AIDS) saja mungkin sikap lain juga ada yang dilakukan PNS yang tidak sesuai dengan jiwa PNS. Bahwa PNS itu ya pengayom rujukan masyarakat, masak rujukan masyarakat kayak gitu (berperilaku buruk),” ujar Gatot.

Gatot menegaskan pihaknya tidak mendiskrimansi PNS yang mengidap HIV/AIDS. Bahkan dalam CPNS pun masih tetap sanggup diterima. Instansi kesehatan sampai pendidikan harus memperlihatkan layanan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan tanpa membeda-bedakan. Ia menyampaikan kalau ada instansi yang mendiskriminasi ODHA secara umum, hal itu akan dilakukan pembenahan ke depannya.